Sidang Paripurna DPRD Kota Depok Diwarnai Protes Akibat Dewan Membolos, Ini Penjelasan BKD dan Sekwan

Sementara itu, Juru Bicara BKD DPRD Kota Depok, Fransiscus Samosir membenarkan telah menerima dan menemui sejumlah warga yang protes pada sidang Paripurna. Warga mempertanyakan anggota DPRD Kota Depok yang tidak hadir tatap muka saat sidang.

“Ya mereka mempertanyakan anggota dewan yang tidak hadir, memang ada yang tidak ikut tatap muka namun mengikuti secara virtual,” ujar Fransiscus saat dihubungi via telepon.

Fransiscus menjelaskan, pada pembukaan masa sidang pertama tahun 2023, DPRD Kota Depok memberlakukan dua mekanisme, yakni tatap muka dan virtual. Pada saat sidang tersebut, DPRD Kota Depok masih memberlakukan mekanisme tatap muka walaupun PPKM telah dihapuskan.

Fransiscus mengakui, aturan PPKM baru dihapuskan pada Jumat (30/12/2022) namun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan baru mensosialisasikan pada sidang paripurna DPRD Kota Depok berlangsung.

“Kemarin juga Pak luhut baru kemarin mensosialisasikan pencabutan, jadi karena kemarin masih PPKM pemberlaku virtual tidak diharuskan hadir,” ucap Fransiscus.

Berdasarkan data yang dimiliki BKD DPRD Kota Depok, DPRD Kota Depok memiliki 50 anggota. Berdasarkan absensi kemarin, sebanyak 20 anggota mengikuti tatap muka, 20 anggota secara virtual, tiga anggota meminta izin, dan satu anggota mengalami sakit.

“Untuk enam anggota lainnya sedang kami tindak lanjuti,” terang Fransiscus.

BKD DPRD Kota Depok akan segera melakukan rapat internal membahas persoalan di lingkup DPRD Kota Depok, termasuk aturan PPKM. Tidak menutup kemungkinan aturan pemberlakukan virtual akan dicabut pada sidang paripurna DPRD Kota Depok.

“Yang enam orang ini juga akan kita bahas, saya baru menerima absensi nanti kita akan rapat internal,” kata Fransiscus.

Fransiscus tidak menampik terdapat sejumlah anggota dewan yang kerap bolos saat sidang. BKD Kota Depok telah memberikan teguran dan apabila teguran tersebut tidak diindahkan, dewan yang kerap bolos akan diserahkan ke fraksinya.

“Tapi selama ini setelah diberikan teguran anggota Dewan mengikuti aturan,” pungkas Fransiscus.